PAKKAR.ORG-JAKARTA:Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk generasi yang berintegritas. Pesan ini mengemuka dalam audiensi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) yang berlangsung di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Kamis (21/8).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan kebanggaannya sebagai alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi—cikal bakal UMKO. Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan motor penggerak budaya antikorupsi.
“Harapannya, para mahasiswa yang hadir di sini dapat menjadi agen perwakilan untuk menularkan semangat antikorupsi kepada rekan-rekan di kampus,” tegas Setyo di hadapan para mahasiswa UMKO.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, yang turut membuka sesi audiensi, menekankan bahwa pemberantasan korupsi, khususnya di perguruan tinggi, harus dilakukan melalui sinergi simultan dengan pendekatan trisula pemberantasan korupsi. “Pendidikan menjadi fondasi awal agar mahasiswa memahami hukum dan dampak sosial perilaku koruptif. Pendidikan itu juga harus dimulai sejak dini serta dimulai dari lingkungan keluarga,” tutur Ibnu.
Alarm Pencegahan Korupsi di Perguruan Tinggi
Ibnu juga mengingatkan mahasiswa agar waspada terhadap gratifikasi di lingkungan akademis, misalnya pemberian hadiah kepada tenaga pengajar atau civitas lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Misalnya gratifikasi yang sering dianggap sepele. Padahal, ini berpotensi besar menjadi jalan masuknya korupsi dan berpotensi memunculkan benturan kepentingan di kemudian hari,” pungkasnya.
Karena itu, KPK mendorong mahasiswa mengamalkan sembilan nilai antikorupsi dengan prinsip “JUMAT BERSEPEDA KK”—jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras—dalam kehidupan sehari-hari.
Kolaborasi KPK–UMKO
Rektor UMKO, Irawan Suprapto, mengapresiasi kegiatan ini yang dinilai relevan dengan kebutuhan mahasiswa dalam memperkuat pemahaman antikorupsi. “Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat memperkuat pemahaman antikorupsi mahasiswa hukum dan ilmu sosial yang hadir di sini,” jelas Irawan.
Lebih lanjut, Irawan menyampaikan bahwa UMKO berencana memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum perkuliahan, khususnya pada bidang hukum dan ilmu sosial.
Melalui momentum ini, KPK menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan korupsi di perguruan tinggi. Harapannya, mahasiswa UMKO dapat tampil sebagai teladan integritas, tidak hanya di kampus, tetapi juga di tengah masyarakat.Source https://www.kpk.go.id/-(pakkar.org//ras/sabar sembiring)
