Tampak dalam gambar sejumlah wartawan temui Ketua DPRD Indramayu Sirajudin Terkait Pengosongan GPI (foto :ras)
PAKKAR.ORG-INDRAMAYU JAWA BARAT:Rencana pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu menemui jalan buntu setelah pertemuan antara DPRD dan perwakilan Pemkab tidak menghasilkan kesepakatan.
Bupati Indramayu tetap bersikukuh untuk mengosongkan gedung yang selama ini menjadi Kantor bagi puluhan organisasi pers dan jurnalis di Indramayu.Keputusan sepihak ini memicu kemarahan 21 organisasi jurnalis dan pers di Indramayu. Mereka menilai tindakan bupati sebagai bentuk arogansi dan merendahkan marwah profesi wartawan.
Ketua Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, dengan tegas menyatakan bahwa 21 organisasi akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Kamis, 3 Juli 2025, pukul 09.00 WIB. Titik kumpul aksi di Gedung Graha Pers Indramayu.
Senada dengan itu, Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta menambahkan, bahwa hasil musyawarah antara Ketua DPRD dengan tujuh pejabat lingkungan Pemlab Indramayu yakni Kadis Kominfo bersama birokrasinya, dan Kadis BKAD bersama Kabid Aset dan pejabat lainnya menemui jalan buntu.
“Kami sangat menyesalkan hasil rapat tadi, hasilnya mengecewakan. Kami sesalkan keputusan produk pemimpin yang arogan, dzolim dan pendendam,”ujar Ketua FPWI, Chong Soneta, Selasa (1/7)
Chong Soneta juga menginstruksikan kepada seluruh ketua dan anggota organisasi untuk ikut serta dalam aksi Unras nanti Kamis lusa tersebut. “Ini darurat, para ketua organisasi harus membawa kekuatan penuh. Ini masalah marwah wartawan, Bupati sangat arogan dan membuat gaduh Kabupaten Indramayu. Kita lawan demi harga diri wartawan dan marwah pers,” tegasnya.
Koordinator Aksi, Tomi Susanto menegaskan, hasil rapat akhir persiapan demo menyebutkan, dalam aksi nanti ada sejumlah LSM dan masyarakat yang ikut peduli dengan gerakan kita dan ikut berdemo. “Kita sudah matang, Kamis lusa demo digelar besar-besaran menduduki gedung pendopo sebagai bukti perlawanan wartawannya atas kebijakan dzolim dan kesewenang-wenangan penguasa,” tegas Tomi, Sekjen FPWI yang juga merupakan putra pribumi Desa Sindang.(pakkar.org//ras/@indra)
